Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), untuk menjadi Paralegal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia
• Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun
• Memiliki kemampuan membaca dan menulis
• Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, atau Advokat
• Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 4, Paralegal dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum wajib:

• Memiliki penugasan tertulis dari Pemberi Bantuan Hukum
• Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 5, Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum berhak mendapatkan:

• Peningkatan kapasitas dalam pemberian Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum
• Jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan

Berdasarkan Pasal 16, pemberian bantuan hukum nonlitigasi yang dapat dilakukan oleh Paralegal meliputi:

• Penyuluhan hukum
• Konsultasi hukum
• Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik
• Penelitian hukum
• Mediasi
• Negosiasi
• Pemberdayaan masyarakat
• Pendampingan di luar pengadilan
• Drafting dokumen hukum

Berdasarkan Pasal 17, selain tugas di atas, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal untuk:

• Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi
• Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa
• Bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 15:

"Paralegal dalam memberikan bantuan hukum tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan."

Berdasarkan Pasal 6-13:

• Pemberi Bantuan Hukum wajib menyelenggarakan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang direkrut
• Pelatihan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala BPHN
• Peserta nonparalegal dapat mengikuti pelatihan dengan syarat tertentu
• BPHN memberikan persetujuan pemberian identitas nonakademik pada sertifikat kompetensi paralegal

Berdasarkan Pasal 19-23:

• Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal
• BPHN melakukan evaluasi berdasarkan laporan dari berbagai sumber
• Hasil evaluasi dapat berupa penghargaan, peningkatan kompetensi, rekomendasi sanksi, atau penghapusan dari daftar Paralegal